Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan

Menteri Bambang Brodjonegoro Buka
Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan


Kementerian PPN/Bappenas dan Pulse Lab Jakarta, bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative, menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Hotel Pullman, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Konperensi berlangsung hingga 22 Februari 2017.

Lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analis data, perwakilan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat hadir di situ.

Konferensi yang mengusung tema “Mendorong Kebijakan Berbasis Data: Kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk Analisis Data yang Lebih Maju di Indonesia” tersebut. Konferensi ini bertujuan untuk membahas peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber data baru bagi para perumus kebijakan, serta menguji coba solusi-solusi inovasi data yang kuat dari sisi teknologi dan tepat guna untuk perumusan kebijakan yang berbasis data/bukti.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia mendukung penuh konferensi ini  karena pentingnya revolusi data dalam perumusan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. “Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan,” tegasnya. Menteri Bambang berharap konferensi ini dapat menghasilkan keluaran yang mampu membekali para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revolusi data di Indonesia dalam pengembangan kebijakan dan program yang bisa memenuhi kebutuhan pembangunan inklusif di Indonesia dan di sekitarnya.

Indonesia, rumah bagi jutaan pengguna teknologi digital, adalah salah satu sumber data digital terkaya di dunia. Biasa dikenal sebagai big data karena kuantitas, ragam dan kecepatan dalam pengumpulan datanya, big data membuka peluang-peluang baru yang tidak terbatas untuk para perumus kebijakan: dari pelibatan masyarakat dalam pengumpulan dan analisis data, hingga memperoleh berbagai wawasan baru tentang dunia yang kompleks dan berkembang.

Dalam laporannya pada 2014 yang bertajuk “A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development”, Kelompok Penasihat Ahli Independen (the Independent Expert Advisory Group/IEAG) yang dibentuk Sekretaris Jenderal PBB menyoroti beberapa tantangan dalam penggunaan big data untuk memberikan gambaran yang lebih baik mengenai dunia yang kita tempati. Konferensi ini diselenggarakan sebagai jawaban atas rekomendasi laporan IEAG untuk berbagi teknologi dan inovasi untuk kebaikan bersama.

Berdasarkan laporan tersebut, teknologi-teknologi baru yang muncul mempercepat peningkatan volume dan jenis data yang tersedia, dan karenanya membuka peluang-peluang yang tidak terbatas untuk menginformasikan dan mentransformasi masyarakat serta melestarikan lingkungan. Ini adalah revolusi data di mana pemerintah, perusahaan, peneliti, dan masyarakat bereksperimen, berinovasi dan beradaptasi dalam era data baru yang lebih besar, lebih cepat dan lebih rinci dari sebelumnya.

Direktur UN Global Pulse Robert Kirkpatrick menekankan pentingnya penggunaan teknologi analisis data mutakhir untuk pembuatan kebijakan. Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan dalam melihat suatu masalah dan menjadi masukan untuk keputusan strategis. “Mengukur dan mencapai kemajuan menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan  tahun 2030, di dunia yang saat ini terhubung secara digital, akan bergantung dari kemampuan kita dalam melihat sumber-sumber baru dari data real time dan teknologi-teknologi inovatif untuk memberikan informasi dalam perumusan kebijakan,” ujar Kirkpatrick.

Hal ini juga diikuti dengan upaya-upaya pemanfaatan kumpulan data yang sudah ada, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan wawasan yang lebih kaya. “Pengumpulan data secara tradisional membutuhkan waktu yang lama. Survei memakan banyak biaya dan diskusi kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia,” kata Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Douglas Broderick.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini kita membutuhkan informasi yang beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya. Data ini dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *