Bank DBS Indonesia Lakukan PKS dengan Kemendagri

Bank DBS Indonesia melakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) pada 29/3/2019.

Adendum ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemendagri, serta Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan OJK yang telah ditandatangani pada 19 Februari lalu.

Ruang lingkup PKSantara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan Direktur Utama PT Bank DBS Indonesia meliputi: Pemanfaatan NIK (nomor induk kependudukan); Pemanfaatan Data Kependudukan; dan Pemanfaatan KTP Elektronik (KTP-el).

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini menunjukkan bahwa Lembaga Pengguna Data Kependudukan yang bersumber dari
Kemendagri telah berkomitmen untuk memanfaatkan KTP-el dan Data Kependudukan berbasiskan NIK.

Khususnya, dalam mengoptimalkan pelayanan serta perencanaan pembangunan dan pelayanan publik kedepan yang lebih baik. PT Bank DBS Indonesia telah memanfaatkan kartu tunggal yaitu KTP-el dalam kebutuhan administrasi layanan perbankan yang berbasis kependudukan.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menyambut baik diteruskannya sinergi strategis antara Pemerintah-Swasta ini guna turut mensukseskan program pemerintah mengenai penggunaan alat verifikasi tunggal, KTP-el.

“Sesuai komitmen kami untuk terus menyediakan pengalaman bertransaksi yang mudah dan bebas dari kerumitan bagi nasabah, kerjasama ini akan sangat membantu kami dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan memudahkan identifikasi calon nasabah,” ujarnya dalam keterangan persnya (31/3/2019).

“Selain itu, pemanfaatan data kependudukan melalui KTP-el ini mampu meningkatkan keamanan data nasabah dan mencegah manipulasi data atau indikasi lainnya.” (sgh)