Prediksi Morgan Stanley Terhadap Hasil Pilpres 2019

Morgan Stanley (MS) merilis laporan terbaru mengenai dampak dari hasil pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang berjudul “Incumbent wins; what’s next after the dust settles” yang ditulis oleh Deyi Tan, Zac Su dan Jonathan Cheung.

Hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa Jokowi (Joko Widodo) telah memenangkan pemilihan presiden (pilpres) sehingga secara otomatis berhak menjalani masa jabatan kedua dengan selisih yang lebih besar dibandingkan perolehan tahun 2014.

Kesimpulan pemilu tersebut, sebagaimana keterangan persnya (18/4/2019), menghilangkan ketidakpastian politik: kelanjutan kebijakan mungkin terjadi. MS melihat PDB (produk domestik bruto) Indonesia sedikit meningkat pada 2019, berlawanan dengan kondisi ekonomi global.

Dalam pandangan MS, kesimpulan dari pemilu menghilangkan ketidakpastian politik dan menunjukkan indikasi keberlanjutan kebijakan pemerintah kabinet Indonesia Kerja.

Hasil penghitungan cepat untuk pemilihan presiden menunjukkan kemenangan Jokowi/Ma’ruf dengan 54-56% suara dibandingkan dengan 44-46% dari Prabowo/Sandiaga.

Jika hasil ini tidak berubah banyak,artinya Jokowi telah mendapatkan masa jabatan kedua sebagai presiden dengan margin kemenangan ~8-12ppt, lebih luas dari 6ppt pada 2014.

Sementara itu, dalam pemilihan parlemen, partai pengusung Jokowi, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), tampaknya telah memenangkan pembagian suara tertinggi di kisaran 20%, diikuti oleh partai Gerindra Prabowo di 13% dan Golkar di 12%. Hasil resmi dijadwalkan akan diumumkan secara progresif pada 22 Mei. Setelah itu, Presiden dan Parlemen yang baru akan dilantik pada bulan Oktober.

Jokowi kemungkinan akan melanjutkan reformasi kebijakan yang telah dilakukannya di masa jabatan pertamanya. Setelah hasil pemilu telah resmi diumumkan nanti, perhatian pasar kemungkinan besar akan beralih dari pemilu ke implementasi kebijakan.

Dalam masa jabatan pertama Jokowi, kemajuan di beberapa bidang antara lain adalah pembangunan infrastruktur, reformasi fiskal, meningkatnya kemudahan melakukan bisnis, dan langkah-langkah sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Terkait prioritas kebijakan pada masa jabatan berikutnya, agenda kampanye Jokowi menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan melanjutkan apa yang telah dilakukannya sepanjang masa jabatan pertamanya.

Ia akan fokus pada industrialisasi melalui pengembangan zona ekonomi khusus dan mempercepat pembangunan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola.

Untuk mencapai jalur pertumbuhan berkelanjutan yang lebih tinggi, reformasi struktural 2.0 diperlukan. Sebab, Indonesia memiliki salah satu kisah struktural terkuat di Asia. Tidak seperti kebanyakan negara Asia lainnya, yang kemungkinan akan menunjukkan moderasi pertumbuhan pada 2019 dibandingkan apda 2018.

MS memperkirakan bahwa Indonesia dapat melawan arus global pada 2019, dengan pertumbuhan naik menjadi 5,3% pada 2019. Indonesia sebelumnya menikmati pertumbuhan yang sehat dari reformasi setelah Krisis Keuangan Asia dan siklus super komoditas.

Pembuat kebijakan perlu memulai reformasi struktural 2.0 untuk lebih meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan likuiditas dan memperluas ketidakseimbangan eksternal.

Ini akan memerlukan peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor non-komoditas, memastikan sumber daya dihabiskan untuk bidang-bidang yang produktif (misalnya, Infrastruktur dan pendidikan), menjaga pertumbuhan upah tetap konsisten seiring dengan pertumbuhan produktivitas, dan memperbaiki lanskap investasi untuk menarik FDI (foreign direct investment). (sah)