Hakim Blokir UU Kota New York Yang Mewajibkan Airbnb Serahkan Data Pengguna Apartemen

Seorang hakim federal New York City, Amerika Serikat, memblokir undang-undang Kota New York yang mewajibkan Airbnb untuk menyerahkan data setiap bulan tentang orang-orang yang menggunakan layanan daftar apartemennya.

Putusan pendahuluan, yang dijatuhkan oleh Hakim Distrik A. Paul Engelmayer di Manhattan, bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat itu. Sebab, Airbnb tengah mempersiapkan untuk penawaran umum perdana yang diperkirakan akhir tahun ini.

“Keputusan hari ini adalah kemenangan besar bagi Airbnb dan penggunanya, termasuk ribuan warga New York yang berisiko terhadap pengawasan ilegal yang menggunakan Airbnb untuk membantu memenuhi kebutuhan,” kata Airbnb dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh situs reuters.com (4/1/2019).

Sementara itu, Walikota New York City Bill de Blasio mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. “Ini adalah undang-undang untuk menghentikan pemilik membuat hotel de facto, yang tidak adil dan ilegal,” katanya dalam jumpa pers. “Kami yakin pada akhirnya kami akan menang.”

Airbnb memungkinkan pengguna untuk menyewa atau menyewakan rumah mereka kepada tamu melalui layanan online. Pengkritik perusahaan di New York dan kota-kota besar lainnya mengatakan layanan ini berkontribusi pada biaya perumahan yang tinggi dan kepadatan penduduk.

Pada tahun 2010, dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, negara bagian New York mengeluarkan undang-undang yang melarang penyewaan apartemen untuk jangka waktu kurang dari 30 hari kecuali ada penduduk tetap yang tinggal di apartemen tersebut. New York City juga melarang penyewaan apartemen jangka pendek dalam banyak kasus.

Undang-undang kota yang baru, yang disahkan Juli tahun lalu dan dijadwalkan mulai berlaku bulan Februari depan, bertujuan untuk membantu kota mengidentifikasi daftar Airbnb yang bertentangan dengan hukum sewa jangka pendek.

Dalam UU itu, Airbnb dan penyedia layanan serupa diwajibkan untuk menyerahkan informasi tentang penggunanya, termasuk nama, alamat, dan perincian tentang bagaimana mereka menggunakan layanan, setiap bulan.

Airbnb dan perusahaan berbagi rumah lainnya, HomeAway.com Inc, keduanya menggugat kota itu tahun lalu karena berusaha menghalangi hukum.

Airbnb dan HomeAway berpendapat bahwa undang-undang itu bertentangan dengan perlindungan Konstitusi AS terhadap pencarian dan penyitaan properti pribadi oleh pemerintah yang tidak masuk akal.