WARTABUGAR – Menurut perhitungan Bappenas, Indonesia membutuhkan pembiayaan serta investasi di sektor berkelanjutan hingga 2030 sebesar Rp67.803 triliun.

Hal ini menghadirkan peluang bagi industri jasa keuangan untuk ambil andil, melihat semakin banyak investor yang memusatkan penanaman investasinya pada produk-produk investasi dan pembiayaan berkelanjutan.

Pada level negara Asia, termasuk di Indonesia, adopsi sistem keuangan berkelanjutan sudah mulai berjalan.

Beberapa lembaga keuangan di Indonesia misalnya, telah beralih dari investasi energi fosil menuju investasi bersih dengan penerapan program-program pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan rendah karbon dan ramah iklim.

Untuk mendorong transparansi yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan dan transisi ekonomi, Bank DBS menguraikan cara mengelola transaksi yang diklasifikasikan sebagai “Hijau”.

Yaitu: “Transisi” dan/atau berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (UN SDGs). Hal ini juga merangkum daftar yang luas terkait kegiatan ekonomi yang memenuhi syarat – seperti penggunaan plastik daur ulang untuk membuat pakaian, atau upgrade jaringan listrik untuk mengintegrasikan energi terbarukan yang terpisah-pisah.

Bank DBS melihat minat yang besar akan pencarian pembiayaan berkelanjutan di negara dan sektor di mana Bank DBS beroperasi, termasuk di Indonesia.

Pasar pinjaman ramah lingkungan (green loan market) didominasi peminjam di sektor real-estate, tetapi Bank DBS sekarang juga terlibat dengan pembiayaan di sektor lain seperti mendanai pabrik peralatan energi terbarukan dan pabrik baterai kendaraan listrik.

Bank DBS menawarkan pembiayaan transisi untuk perusahaan yang secara bertahap ingin untuk mengurangi jejak karbon.

Dalam rilisnya yang diterima (WARTABUGAR (1/9/2021), Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2021: Financing Sustainability menyampaikan bahwa upaya memberlakukan transformasi sustainable green economy, tidak hanya kebijakan ekonomi dan keuangan yang harus bergerak.

Tetapi bahkan kebijakan etika dan tata sosial juga harus bergerak secara beriringan dan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Seluruh pemangku kepentingan harus secara bersinergi bergerak untuk mewujudkan perekonomian berkelanjutan di Indonesia,” ujar Wimboh.

Di dalam acara yang sama, Kunardy Lie, Corporate Banking Director Bank DBS Indonesia menjelaskan, “Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa setiap institusi saat ini harus memberikan kontribusinya terhadap agenda keberlanjutan.

Demikian juga dengan Bank DBS; Sustainability Outcomes merupakan salah satu prioritas kami dalam menjalankan bisnis perbankan.

Sebagai bank yang digerakkan oleh tujuan (purpose-driven bank), kami berupaya untuk membantu nasabah mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan dalam seluruh strategi bisnis mereka.

“Oleh karena itu, Group Bank DBS ingin mempercepat agenda keberlanjutan kami dalam menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab (responsible banking) dengan meningkatkan target pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) menjadi SGD50 miliar hingga 2024, pungkas Kunardy.

Terapi baru serangan jantung Previous post NHS-Novartis Sepakat Gunakan Leqvio Sebagai Obat Kolesterol Warga Inggris
Menteri ESDM Arifin Tasrif Next post Dalam Situasi Pandemi, Kontribusi Hulu Migas Masih Penting