Presiden Perlu Lakukan Eksekusi Percepatan Pemulihan

WARTABUGAR – Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, memandang Presiden perlu melakukan sesuatu di masa pandemi ini agar ekonomi cepat pulih. “Presiden perlu untuk eksekusi percepatan recovery karena nyaris tidak ada halangan. Salah satu jalurnya adalah melalui vaksinasi. Kalau semakin lama masalah pandemi ini tidak selesai, kesabaran masyarakat pasti habis,” ujarnya.

Ia bilang kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral juga sudah baik. Pasar surat utang dalam negeri masih mendapatkan perhatian dan dukungan yang baik dari bank sentral. Beberapa sektor industri juga mendapatkan dukungan untuk bisa terus berjalan.

Itu diutarakan Burhanudin Muhtadi pada Konferensi Asian Insights 2021 yang diselenggarakan oleh Bank DBS Indonesia, Senin (22/3/2021). Dalam seminar virtual juga hadir Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Radhika Rao, Economist DBS Bank, dan beberapa pakar ekonomi dan politik lainnya.

Konferensi tahunan kali ini mengusung tema Reimagining the Future of Indonesia dengan dua topik utama, yaitu “Economy and Political Outlook 2021” dan “The Collaborative Effort in Driving Sustainability Agenda”.

Tema tersebut memberikan pandangan ekonomi dan politik terkini serta isu sustainability kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pelaku bisnis guna mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Dalam kata sambutannya, Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, mengatakan bahwa selama setahun lamanya pandemi Covid-19 telah membuat kondisi perekonomian melemah. Namun begitu pihaknya cukup optimis dengan perbaikan ekonomi di tahun ini. Itu dikarenakan vaksinasi massal yang telah berjalan sehingga optimisme pemulihan perlahan mulai terlihat.

Namun, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai herd immunity di kuartal pertama 2022 dan sepenuhnya keluar dari tantangan ekonomi, kami yakin Indonesia mampu mengambil keuntungan atas kesempatan untuk melakukan diversifikasi dan menarik investasi di berbagai sektor.

“Oleh karena itu, kami mempertemukan pakar ekonomi dan politik untuk berdiskusi tentang peluang dan tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam acara DBS Asian Insights Conference 2021,” ujar Paulus Sutisna.

Salah satu faktor yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2021 adalah stabilitas politik. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah, berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi. Dampaknya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sudah dilewatinya masa pemilu dan pilkada menjadi modal awal bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan politiknya, terutama kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan kemenangan politik yang mencapai 55%, Jokowi memiliki modal yang baik dalam menjalankan kepemimpinannya. Namun, pandemi yang terjadi dalam setahun ini, rupanya memberikan tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah.

Meski demikian, sentimen publik terhadap kinerja pemerintah masih baik. Sentimen ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan recovery agar pertumbuhan ekonomi bisa segera diwujudkan, sehingga masyarakat yang sudah mengalami tekanan ekonomi dan isu kesehatan dapat kembali menata hidup mereka.

Senada dengan Burhanudin, Radhika Rao, mengatakan bahwa fokus pemerintah akan berubah pada tahun ini. Jika sebelumnya fokus mengatasi pandemi, saat ini adalah waktunya untuk recovery.

“Indonesia adalah salah satu dari negara yang mengelola program vaksinasi. Jadi, saya lihat program vaksinasi ini adalah program yang krusial. Dilihat dari data jumlah kasus positif Covid-19 juga sudah mulai menurun. Angka yang sembuh juga sudah lebih tinggi saat ini,” jelas Radhika.

Sementara itu, Iskandar Simorangkir, mengatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar. Kontraksi yang dialami selama pandemi ini sudah mulai membaik pada akhir tahun 2020 dan akan terus membaik pada 2021. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah fokus terhadap aspek kesehatan tanpa meninggalkan aspek ekonomi. Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa provinsi dirasa cukup berhasil menekan laju kasus Covid-19 di dalam negeri.

Untuk langkah pemulihan jangka panjang, pemerintah akan segera mempercepat pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baru saja diundangkan. Dengan adanya kemudahan iklim berinvestasi, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dan bisa menekan angka pengangguran.

“Perkiraan kami 4,5-5,3% pada 2021. Pertumbuhan ekonomi ini akan terasa pada triwulan ketiga di mana sudah banyak masyarakat yang divaksinasi. Dan akan semakin meningkat di triwulan keempat, dan seterusnya untuk tahun 2022,” tambah Iskandar.