24 Juli 2021

Warta Bugar

Informasi Segar dan Sehat Sekitar Kita

PPATK Desak Kemenhukham Percepat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan HAM. Membahas percepatan RUU Perampasan Aset dalam tindak pidana.
Ketua PPATK dan Menhukham
Ketua PPATK dan Menhukham

WARTABUGAR – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan HAM, Senin (15/2/2021). Turut hadir mendampingi Kepala PPATK Deputi Bidang Pencegahan, Muhammad Sigit, Direktur Bidang Pemberantasan, Ivan Yustiavandana, dan Direktur Hukum, Fithriadi.

Di sana, Dian bersama timnya diterima oleh Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM, didampingi oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, , Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Widodo Ekatjahjana, dan Direktur Perdata, Santun Maspari Siregar.

dalam pertemuan tersebut, Dian dan Yasonna sepakat untuk mempercepat penyelesaian Randangan Undang-undang Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana. Ia memandang hal itu karena  regulasi Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes).

“Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi, bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal, khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk diantaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia,” ujar Dian dalam rilisnya yang diterima WARTABUGAR (15/2/2021).

Menurutnya, permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan penetapan RUU Perampasan Aset. RUU ini telah diinisiasi penyusunannya oleh PPATK sejak Tahun 2008 dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Forfeiture dari negara-negara common law.

RUU Perampasan Aset memuat 3 (tiga) substansi utama, yaitu unexplained wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara (Pasal 5 ayat (1) huruf b), hukum acara perampasan aset (Pasal 7 s.d Pasal 46), dan pengelolaan aset (Pasal 47 s.d Pasal 57).

“Unexplained wealth merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana,” sambung Dian.

Selanjutnya, hukum acara perampasan aset diatur khusus dikarenakan hukum acara perampasan di dalam RUU menekankan pada konsep negara versus aset (in rem), dan hal ini berbeda dengan hukum acara pidana yang menekankan konsep negara versus pelaku kejahatan (in personam).

Konsep in rem juga mengatur mengenai pelindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan memiliki keterkaitan dengan aset yang diajukan permohonan perampasan aset. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis kegiatan, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembalian aset.

PPATK berpandangan bahwa apabila RUU Perampasan Aset dapat segera ditetapkan akan dapat membantu pengembalian kerugian negara baik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya, dan akan memberi efek jera kepada pelaku dan deterrent effect bagi calon pelaku kejahatan ekonomi.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sejalan dengan salah satu Agenda Presiden Tahun 2020-2024, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari situ PPATK merekomendasikan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) telah mulai disusun pada tahun 2008 dan telah selesai pembahasan antar kementerian pada November 2010, serta harmonisasi pada November 2010. Adapun K/L yang terlibat dalam penyusunan adalah Kemenkumham, PPATK, Kemenpan dan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Akademisi FH UI, POLRI, KPK, Kejaksaan Agung, dan Tenaga Ahli. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011.

“Sehubungan dengan tidak adanya lagi pending issue, PPATK meminta kesediaan Kemenkumham sebagai wakil Pemerintah untuk mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU Prioritas Tahun 2021 atau setidaknya RUU Prioritas 2022,” katanya.