Read Time:2 Minute, 9 Second

WARTABUGAR – Belum lama ini muncul pernyataan bahwa data 2 juta kasus COVID-19 belum dimasukkan dalam data kasus COVID-19. Itu dari 9 juta kasus COVID-19 yang dikumpulkan. Pernyataan itu terungkap dari pengakuan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan.

Tak lama kemudian, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa 2 juta yang belum direkapitulasi adalah dat ayang negatif, bukan data yang positif COVID-19. Tidak ada nita pemerintah menutupi kasus positif COVID-19.

“Sebenarnya bukan 2 juta kasus positif yang belum masuk, tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium,” bunyi keterangan tertulis Jodi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Profesor CA Nidom dari Profesor Nidom Foundaion, menduga itu masalah terletak pada sistem teknologi informasinya. Dugaan tersebut didasarkan pada kualitas dan jumlah sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.

Pusat pelaporan itu berasal dari laboratorium yang berada dalam jejaring laboratorium COVID-19 Nasional.”Laboratorium yang memiliki fasilitas TI yang lebih baik tidak kesulitan dengan laboratorium yang berada di pelosok. Belum lagi dalam entri data dibutuhkan NIK (nomor induk kependudukan) yang belum tentu sama dengan alamat pada saat dites,” katanya.

Pada Maret 2020, Nidom pernah bilang bahwa COVID-19 di Indonesia tidak kurang dari 1,5 juta orang di Jawa dengan perhitungan 1% dari jumlah penduduk. “Tapi sekarang ada epidemiolog yang memperkirakan sekitar 10 juta orang yang terinfeksi COVID-19. Ya mari kita perbaiki (perbedaan.- Red),” imbuhnya kepada OBATDIGITAL (8/2/2021).

Sebenarnya, sambung Nidom, dalam melacak, jangan dilihat dari data kasus yang positif COVID-19 saja, tetapi juga oleh pandangan masyarakat. Pada saat ini, pada dasarnya orang tidak ingin hasil tes positif, bukan hanya dari aspek masalah kesehatan saja, tapi juga masalah sosial.

“Orang yang punya tetangga positif COVID-19, bisa mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan,” ucap Nidom seperti dikutip dari OBATDIGITAL (9/2/2021).

Di tambah dengan perlakuan petugas tenaga kesehatan yang mau melakukan tracing dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) di kampung-kampung. “Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan masyarakat sehingga tidak sedikit dari mereka yang menolak dan menggunakan pendekatan kekuasaan,” tuturnya.

Nidom melihat selama pandemi pemerintah belum melakukan sosialisasi tentang COVID-19 dengan baik dan menampilkan perlakuan-perlakuan tenaga kesehatan yang baik di mata masyarakat. Menurutnya, APD hanya wajib dikenakan di rumah sakit dan laboratorium. Tetapi jika masuk ke dalam kampung cukup memakai masker N95, baju penutup muka saja, dan glove.

Untuk memperbaiki data tersebut, apakah perlu lembaga khusus? Ia menilai lembaga khusus itu belum tentu lebih baik. Contohnya laboratorium milik lembaganya menggunakan jasa mahasiswa yang sedang libur. Baginya, data yang penting tetap dipegang Kementerian Kesehatan.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
botol pintar Olike Previous post Ingin Si Anak Nggak Rewel, Kasih Aja Botol Minum Pintar
UKM yang ikut pameran Next post Terdampak Pandemi COVID-19, Apakah UMKM Mampu Bertahan di Tahun 2021?