WARTABUGAR – Baru-baru ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan mengejutkan. Ia yang baru menjabat sebulan jadi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bilang bahwa testing, tracing, dan treatment (3T) yang dilakukan selama ini pada kasus COVID-19 itu secara epidemiologi salah.

Itu diungkapkan Budi di Youtube Jumat (22/1/2021). Menurut orang nomor satu di Kemenkes tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penanganan kasus COVID-19 tidak bersandar pada vaksin dan rumah sakit. “Itu mah sudah di ujung dan sudah telat,” ujarnya.

Maka, ia akan mengevaluasi sistem testing,tracing dan treatment (3T) dalam penanganan wabah COVID-19. Di sini dilakukan perubahan protokol kesehatan. Masyarakat dan dunia usaha diminta beradaptasi terhadap perubahan protokol itu. Ia juga akan melibatkan sejumlah ahli. “Itu yang aku bilang mesti ditata dari sekarang dan nggak bisa sendiri, mesti tanya orang-orang yang ngerti,” kata Budi.

Mengenai pernyataan Menkes itu Dokter Hermawan Saputra, pakar epidemiologi dan salah satu pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sepaham. Menurutnya tracing dan juga testing dari awal sudah salah secara epidemiologi. Kenapa? “Bersifat pasif dan cenderung menyaring bukan menjaring,” katanya.

Misalnya dalam testing, jangankan PCR, rapid test pun harus membayar. “Kemudian mereka mengharapkan inisiatif masyarakat atau individu untuk mengetes sebagai bagian prasyarat mobilitas,” imbuh Hermawan seperti dikutip dari OBATDIGITAL.

Padahal dalam pola epidemiologi yang benar di kala wabah adalah dengan menggunakan pola active case finding atau upaya penjaringan atau upaya penemuan kasus secara masif, cepat dan proaktif.

“Harus dilakukan secara aktif dan dilakukan lewat insiatif terukur dan sistematis pemerintah dan gratis, agar populasi terukur dan mampu diestimasi sehingga strategi yang akan dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran,” sambung Hermawan. Dalam pola ini testingnya harus gratis dan tidak mengandalkan aturan yang membatasi mobilitas dengan pendataan.

Menurut Hermawan, kasus COVID-19 akan terus naik levelnya baik di Indonesia dan global. Bisa menjadi lebih parah. “Virulence ratenya menjadi lebih besari dibandingkan dengan flu Spanyol. Kalo flu Spanyol fatality ratenya tinggi tapi lokal sifatnya,” tuturnya.

Menurutnya angka kematian bakal naik seiring dengan meningkatnya kasus. Ini bakal menjadi problem sosial politik yang lebih parah. Sekarang ini, sampai Februari mendatang rumah sakit sudah over capacity. Sudah penuh dan tenaga kesehatan sudah jenuh.

Ia menilai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak akan. Meski dari pusat tapi tersegmentasi, parsial danmenyasar pada provinsi tertentu saja. “Maka saya mengusulkan agar segera dikembalikan ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi diterapkan secara nasional,” ucapnya.

Sebelum PSBB nasional diterapkan pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur ekonomi dan relaksasi, agar pada saat diterapkan pada Februari dan Maret mendatang. “Saya harap begitu,” ujarnya.

Sedangkan mengenai vaksinasi, Hermawan bilang vaksin bukan segala-segalanya. Vaksinasi akan efektif apabila 70% populasi divaksin. “Kita butuh sekitar 2 tahun agar bisa menjangkau 185 juta penduduk atau 400 juta dosis,” tuturnya.

Masalahnya Indonesia bukan produsen utama vaksin. Selan itu, efikasi vaksin Sonovac belum optimal, sehingga punya potensi bocor, rusak, sehingga tidak optimal memunculkan kekebalan. Masalah lainnya, adanya tumpang tinidh pendataan untuk sasaran vaksinasi. “Persiapan untuk vaksinasi tidak mudah, sehingga saya usulkan agar vaksinasi jadi target jangka menengah atau jangka panjang,” ucapnya.

Untuk jangka pendek, Hermawan mengusulkan untuk mengoptimalkan peran komunitas melalui pemberdayaan masyarakat atau peran akar rumput melawan COVID-19 atau community base fighting COVID-19. “Ini yang belum dikampanyekan pemerintah. Belum jadi arus utama. Mudah-mudahan ke depan (pemerintah) melakukan ini,” katanya.

Bank Danamon Previous post Ini Bentuk Kerjasama Bank Danamon dan BPR Lestari
Next post Ingat, Honda Sediakan Fasilitas Uji Emisi Gratis, Tapi di Jakarta