WARTABUGAR – Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan dana bantuan sosial tunai seIndonesia. Dalam peluncuran bantuan sosial tersebut,  Presiden serta Menteri Sosial, Ibu TriRismaharini mengatakan kepada penerima agar tidak menggunakan bantuan sosial tunai untuk membeli rokok.

Dalam kaitan itu, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) mendukung arahan Pemerintah tersebut demi peningkatan kualitas manusia, jangan sampai justru dimanfaatkan untuk beli rokok sehingga mengancam balik peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 melaporkan bahwa jumlah perokok aktif usia 15 tahun ke atas mencapai 33,8 persen dari populasi Indonesia. Selain itu, prevalensi perokok di kalangan remaja 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.

Lebih lanjut, data Susenas 2016 dan 2017 menunjukkan prevalensi merokok kelompok berpendapatan rendah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Perilaku merokok pada keluarga Indonesia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan negeri kita.

Secara konseptual, bantuan sosial (bansos) akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat lebih tercukupi. Namun, peningkatan konsumsi tersebut tidak terkecuali untuk barang non-essensial seperti rokok. Tambahan pendapatan dari bantuan sosial dapat digunakan untuk membiayai konsumsi rokok.

Hal ini dibuktikan dengan studi PKJS-UI yang menunjukkan penerima bantuan sosial berkorelasi positif dengan perilaku merokok, dengan efek tertinggi terjadi pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang didistribusikan secara tunai meningkatkan pendapatan rumah tangga secara langsung sehingga rumah tangga dapat
menggunakannya untuk membeli rokok.

Penerima bansos memiliki kecenderungan merokok lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima bansos. Penerima PKH memiliki peluang 11 persen poin lebih tinggi untuk merokok dibandingkan bukan penerima PKH. Pola ini konsisten untuk masingmasing kategori bantuan sosial, kelompok pendapatan, dan data Susenas 2016.

“Kami juga memiliki studi kualitatif kepada informan, yaitu istri penerima bantuan sosial yang mengakui jika pengeluaran untuk rokok juga berdampak pada kebutuhan harian. Jika dibandingkan kebutuhan untuk belanja bahan makanan, belanja rokok hampir setengahnya,” kata Aryana Satrya, M.M, Ph.D, Ketua PKJS-UI, dalam rilisna yang diterima WARTABUGAR  belum lama ini.

Salah satu informan menyebutkan, meski sedang mengalami kesulitan ekonomi, suaminya enggan
memberikan uang untuk membeli telur karena ada kebutuhan rokok yang harus dipenuhi. Informan
lain menyebutkan ketika mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan harian, ia lebih memilih
berhutang ke orang lain daripada meminta uang jatah rokok suami.

“Ketika perekonomian sedang sulit, salah satu informan mengatakan bahwa suami tetap merokok.” sambung Aryana Satrya.

Efek adiksi yang ditimbulkan dari rokok sendiri membuat keluarga miskin sulit berhenti merokok meski dalam kondisi ekonomi yang sulit. Perilaku merokok keluarga penerima bantuan sosial juga berdampak pada kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar keluarga penerima bantuan sosial mengonsumsi bahan makanan pokok seadanya yang menurut mereka murah.

“Kami sangat mendukung ketegasan Pemerintah dengan melarang bantuan sosial dibelikan
untuk rokok. Selain itu, pengendalian konsumsi rokok melalui kenaikan harga rokok yang signifikan
dapat membuat program bantuan sosial yang dimiliki Pemerintah akan lebih efektif, sesuai target,
dan dapat menyelamatkan generasi mendatang untuk setiap anak yang kita jauhkan dari rokok.”
tutup Aryana.

Previous post Pastikan Tepat Sasaran, Pemerintah Integrasikan Data Penerima Vaksinasi COVID-19
Cegah Kanker Dengan Rutin Berolahraga Next post Satu Bukti Lagi Olahraga Menyehatkan Jantung!