14 Agustus 2020

Warta Bugar

Informasi Segar dan Sehat Sekitar Kita

Industri Otomotif Kustom Butuh Pembinaan Dari Pemerintah

Rifat Sungkar, salah satu pengurus Ikatan Motor Indonesia mengatakan bahwa pihaknya memerlukan pembinaan yang lebih besar dari pemerintah.
Rifat Sungkar dan Bambang Soesatyo bicara soal otomotif
Rifat Sungkar dan Bambang Soesatyo bicara soal otomotif

WARTABUGAR – Industri otomotif bidang kustom dan modifikasi di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Kendati demikian Rifat Sungkar, salah satu pengurus Ikatan Motor Indonesia mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan dukungan dan pembinaan yang lebih besar dari pemerintah.

Salah satu yang menjadi perhatian Rifat adalah peraturan pemerintah yang mengizinkan pengiriman motor dan mobil klasik yang ada di Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya melarang ekspor mobil klasik kecuali replika atau kit car.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan surga bagi motor dan mobil klasik karena pada era terdahulu, Indonesia bisa dikatakan negara paling maju di Asia sehingga produk-produk otomotifnya berkualitas.

“Aturan tersebut sebaiknya diubah menjadi kebalikannya. Boleh mendatangkan motor-mobil klasik dan melarang ekspor. Kalau tidak dilarang, kita bakal kehilangan heritage produk otomotif yang ada di Indonesia. Dan di saat bersamaan pemerintah mendorong ekspor hasil modifikasi kita ke luar negeri,” papar Rifat seperti dalam rilisnya (30/7/2020).

Dalam rangka memajukan ekonomi kreatif nasional di bidang otomotif, khususnya kustom dan modifikasi, Rifat juga memandang perlunya dukungan pemerintah dari sisi perpajakan.

Menurut Rifat, program tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah dapat juga diberlakukan untuk industri kustom maupun modifikasi. Selama ini mobil dan motor hasil kustom maupun modifikasi termasuk mobil klasik sangat kesulitan dalam hal pajak dengan berbagai alasan seperti mesin hilang, nomor body karatan dan surat-surat hilang.

“Jika ada tax amnesty versi otomotif bagi mobil motor kustom, klasik dan mobil motor lainnya yang tidak ada identitasnya agar supaya diakui dan dibuat legal, maka itu merupakan potensi sumber pemasukan baru bagi negara. ” sambung Rifat.

Rifat Sungkar menyadari gerakan memajukan industri kustom dan modifikasi di tanah air perlu koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak mulai dari Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat (Kementrian Perhubungan), Ditjen ILMATE (Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika – Kementrian Perindustrian), Korlantas (Kepolisian RI), Ditjen Hak Cipta (Kementrian Hukum dan HAM) serta Kementrian Pariwisata yang kini membawahi Ekonomi Kreatif.

Rifat Sungkar mengatakan bahwa PP IMI dapat menjadi jembatan komunikasi bagi semua stake holder dalam memajukan industri kustom dan modifikasi.

“PP IMI dapat merangkul semua yang berkepentingan agar industri kustom dan modifikasi di Indonesia dapat berkembang. Tidak hanya memberi manfaat bagi pelakunya, namun juga dapat menyerap tenaga kerja sekaligus memberi nilai tambah bagi negara,” pungkas Rifat Sungkar. (akl)