14 Agustus 2020

Warta Bugar

Informasi Segar dan Sehat Sekitar Kita

GP Farmasi Dukung Insentif Pajak Riset Vaksin COVID-19

GP Farmasi Dukung Insentif Pajak Riset Vaksin COVID-1

WARTABUGAR – Belum lama berselang pemerintah menawarkan insentif kepada industri farmasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan vaksin Corona akan mendorong riset dan pengembangan produk dalam negeri.

Insentif itu berupa pengurangan pajak super (super tax deduction) untuk kegiatan tersebut. Misalnya, pemerintah mengumumkan akan memberikan insentif pajak berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Dorojatun Sanusi, sebenarnya insentif itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2019.

Dalam Pasal 29C Ayat (1) dijelaskan salah satu usaha yang mendapatkan insentif ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam keterangan tertulis, Dorojatun Sanusi menjelaskan tujuan dari PP tersebut memang untuk memberikan dorongan dilaksanakannya kegiatan research and development (R&D) di sektor farmasi.

“Hal ini tentunya disambut dengan baik akan realisasi kebijakan ini, kami tunggu. Terus terang di farmasi riset dari awal jadi masalah. Jadi yang ingin kami sampaikan, rasa terima kasih ini tidak hanya untuk vaksin tapi juga untuk seluruh sediaan obat,” jelasnya, seperti dilansir dalam Kontan.co.id.

Menurutnya, percepatan pengembangan vaksin Corona, tidak bisa serta-merta mempercepat penciptaan vaksin. Selain kompleksnya proses pembuatan vaksin, diperlukan juga sumber dana dan sumber daya yang besar artinya keahlian, infrastruktur/perlengkapan, pengalaman dan kerja sama di tingkat internasional. Dengan kata lain diperlukan keterlibatan semua pihak. (akl)