12 July 2024

BPJS Kesehatan-LKPP Kerjasama Pertukaran Data Obat

Read Time:1 Minute, 59 Second

WARTABUGAR – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program JKN-KIS, khususnya dalam hal pelayanan obat, BPJS Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pertukaran Data Obat Katalog Elektronik Nasional.

Kerjasama ditandatangani pada Selasa (30/6/2020), di kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pembaruan data obat katalog elektronik, pertukaran data obat katalog elektronik, serta penyediaan data utilisasi obat luar kapitasi dan luar INA CBG’s.

Dalam perjanjian kerja sama tersebut juga disebutkan, data yang akan diterima oleh BPJS Kesehatan adalah data obat e-katalog berikut perubahannya sebulan sekali secara elektronik.

Sementara, data yang diterima oleh LKPP adalah data utilisasi obat luar paket yang terbatas untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi ketersediaan obat Katalog Elektronik dengan kementerian terkait.

Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengatakan, sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses pemutakhiran data obat sesuai dengan katalog elektronik sehingga proses pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan klaim obat non kapitasi dan klaim obat di luar INA CBG’s dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, terdapat obat-obatan yang dapat ditagihkan secara terpisah di luar paket kapitasi dan luar paket INA CBG.

Pembayaran harga obat yang dapat ditagihkan di luar paket kapitasi dan di luar paket INA CBG adalah mengacu kepada harga dasar obat sesuai e-Katalog. Harga dasar obat dalam e-katalog tersebut dimasukkan ke dalam tabel referensi aplikasi Apotek Online BPJS Kesehatan sebagai sistem informasi manajemen penagihan obat luar paket.

Menurut Maya, tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan saat ini adalah perubahan daftar e-Katalog obat pada website LKPP yang sangat dinamis, per propinsi dan belum ada informasi apabila terjadi perubahan data obat.

Sehingga menyulitkan BPJS Kesehatan karena harus melakukan pengecekan data obat satu per satu di setiap provinsi.

“Dengan adanya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan LKPP diiharapkan dapat menjaga validitas, dan mempercepat proses penyusunan tabel referensi aplikasi Apotek Online,” katanya usai melakukan penandatanganan dengan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Salusra Widya, Rabu (01/07).

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Salusra Wijaya, menyambut baik kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Harapan kami, sinergi ini dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan Program JKN-KIS ke depannya,” ujar Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Salusra Widya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post APP Dan Mitranya Sepakat Tanggulangi Karhutla
Next post Meski Pandemi COVID-19, Industri Kreatif Terus Tumbuh