24 Juli 2021

Warta Bugar

Informasi Segar dan Sehat Sekitar Kita

Presiden Bagikan Sertifikat Tanah Kepada Warga Natuna

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memberikan sertifikat tanah kepada warga yang tinggal di Kepulauan Natuna.

Untuk menegaskan bahwa Natuna adalah milik Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memberikan sertifikat tanah kepada warga yang tinggal di Kepulauan Natuna.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berkesempatan menyerahkan 102 sertipikat tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna, Rabu (08/01).

Usai menyerahkan sertipikat tanah, Jokowi mengatakan bahwa dengan diberikannya sertipikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Natuna merupakan bukti sekaligus mempertegas bahwa Natuna adalah bagian dari Indonesia.

“Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertipikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna,” tegas Presiden dalam rilisnya (10/1).

“Jadi simbol ini, simbol pemberian sertipikat ini adalah menunjukkan bahwa tanah itu telah dipegang oleh masyarakat di Natuna sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki,” tambahnya.

Lebih lanjut, Joko Widodo berpesan kepada masyarakat Kabupaten Natuna untuk menjaga sertipikatnya dengan baik.

“Saya titip saja, nanti kalau sudah pegang sertifikat tolong dimasukkan ke plastik. Jadi kalau gentingnya bocor tidak rusak. Yang kedua, tolong juga difotokopi. Sehingga kalau hilang ini aslinya, fotokopinya masih ada sehingga mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) nanti lebih mudah,” tutur Joko Widodo.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melaporkan kepada Presiden dan 102 penerima sertipikat tanah bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 41.628 bidang tanah yang harus disertipikatkan.

“Sampai saat ini, sudah 26.797 bidang tanah yang bersertipikat, sehingga tersisa 14.831 bidang tanah yang harus diselesaikan,” ujar Surya Tjandra.

“Kami laporkan bahwa pulau terdepan dari Kabupaten Natuna yang berbatasan dengan Negara Cina, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Brunei Darussalam yaitu Pulau Sekatung sudah diterbitkan sertifikat,” ucap Surya. (sah)