Perkiraan Politik Pilpres dan Pileg Versi DBS

Read Time:2 Minute, 15 Second

Indonesia mempersiapkan pemilihan umum pada 17 April 2019 – kali pertama pemilihan anggota legislatif dan presiden diselenggarakan secara bersamaan. Selain pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota legislatif akan memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 19.817 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan terbuka.

Itu juga menandakan pemilihan anggota legislatif keempat dengan pemilihan terbuka, dengan pemilih memiliki kendali atas calon pilihan mereka (bukan yang diputuskan oleh partai dalam pemilihan sebelumnya).

Dalam pandangan analisa DBS Indonesia, Pemilu bersifat netral terhadap prospek pertumbuhan, menciptakan stabilitas pemerintahan. Selain itu, menurut keterangan pers DBS, karena pasangan calon presiden yang sedang menjabat adalah tokoh Islam dari organisasi muslim terbesar, Nahdlatul Ulama, nada kampanye bergeser dari politik sektarian, yang menjadi kunci dalam pemilihan umum daerah baru-baru ini.

Jokowi memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo pada 2005, menjadi Gubernur Jakarta pada 2012, dan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada 2014. Berbeda dengan lawannya, mantan Jenderal Prabowo, yang berasal dari keluarga elit politik, Jokowi bukan berasal dari lingkaran elit politik atau militer, yang biasanya mendominasi politik Indonesia. Namun, latar belakang non-politiknya terbukti populer pada 2014 dan saat ini.

Hasil Survei Pilpres versi Beberapa Lembaga Survei

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa pemegang jabatan masih memimpin dengan selisih sekitar 20% dari berbagai survei, yang dilakukan antara 18 Oktober hingga 19 Januari (grafik di bawah). Selisih meningkat dari pemilihan pertamanya pada 2014, saat Jokowi menang dengan 53,15% sementara Prabowo mendapatkan 46,85%, dengan selisih kurang dari 7%.

Kita beralih ke pemilihan anggota legislatif. Empat partai terbesar tetap sama. Pada 2014, PDIP memimpin hasil pemilihan legislatif (18,95%), diikuti Gerindra (11,81%), Golkar (14,75%) dan Demokrat (10,19%). Survei terbaru oleh Indikator menunjukkan empat partai sama dengan dukungan sedikit berbeda: PDIP (21,16%), Gerindra (12,2%) Golkar (10,7%), dan Demokrat (6,3%).

Tidak seperti pada 2014, koalisi sembilan partai Jokowi memiliki elektabilitas legislatif lebih tinggi (53,6%) jika dibandingkan dengan koalisi empat partai Prabowo (27,3%). Pada saat itu, koalisi Jokowi terdiri atas lima partai, yang hanya memperoleh 36,5% kursi di parlemen, melawan Prabowo, dengan tujuh partai dan 63,54% kursi.

Pemilihan presiden dan anggota legislatif, seperti yang kami amati pada 2014, tidak berkorelasi. Bahkan, survei terkini oleh Indikator menunjukkan perpecahan dalam pola pemilihan.

Masih terlalu dini untuk menilai rencana calon sebelum debat ekonomi resmi pada 13 April. Namun, setelah bertahun-tahun menjalankan reformasi untuk meningkatkan daya saing dan upaya meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, reformasi pajak, reformasi subsidi bahan bakar, kami berharap reformasi sama berlanjut, terlepas dari hasil Pemilu.

Hal lain yang belum ditangani termasuk menghidupkan kembali sektor manufaktur berorientasi ekspor, yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang lebih tinggi sembari memperkecil defisit neraca berjalan, yang terus melebar, dan meningkatkan nilai ekspor komoditas.