Menteri Sosial Memberi Sambutan Positif Penanganan Pengungsi Rohingya

Read Time:1 Minute, 36 Second

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan lembaga swadaya masyarakat Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantornya, Senin (11/9/2017). Mendampingi Khofifah, hadir sejumlah staf khusus Kemensos, di antaranya Prof. Dr. Mas’ud Said, Eko Ernada, dan Mira R, Direktur Pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial – Dirjen Pemberdayaan Sosial.

Menurut rilis yang diterima Rabu (13/9/2017), pertemuan tersebut membahas rencana pemberangkatan Kapal Kemanusiaan untuk membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh dan memberikan respon yang sarat solusi. Penyampaian bantuan kemanusiaan rakyat Indonesia untuk negara lain memerlukan birokrasi yang panjang.

Padahal, disebut bantuan kemanusiaan karena sudah pasti ada kegentingan yang menuntut kecepatan. “Seharusnya, atas nama kemanusiaan, kita bisa memudahkan semangat berbagi masyarakat Indonesia,” ungkap Khofifah, yang meminta jajaran di Kemensos bekerja cepat melancarkan legalitas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.

Selain dukungan percepatan legalitas pengiriman bantuan, menyimak ikhtiar ACT dalam merespon krisis Rohingya sejak 2012, Khofifah juga menyampaikan wujud nyata dukungannya untuk Rohingya. “Kalau ACT sudah menyiapkan kapal dan berasnya, saya juga ingin terlibat konkret dalam aksi ini. Setidaknya dengan sumber daya yang mungkin di luar APBN. Karyawan Kementerian Sosial se-Indonesia secara sukarela bisa saya imbau untuk membantu,” jelasnya.

Ia menambahkan, Insya Allah Muslimat Nahdhatul Ulama akan senang hati untuk menambah item bantuan selain beras jika sudah ada kapal ke Bangladesh. Sejalan dengan langkah diplomasi Menteri Luar Negeri, juga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Kementerian Sosial layak berbuat nyata untuk Rohingya.

Tanpa berpikir panjang, Khofifah juga menyatakan kesediaannya melepas Kapal Kemanusiaan untuk Rohingya. Menteri Sosial diperkirakan akan melepas KK pada 21 September 2017. “Ini tanggal yang bermakna, tepat tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriyah,” ujarnya.

Khofifah sempat mengungkapkan, Kofi Annan selaku mantan Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai Advisory Commission Krisis Rohingya di Myanmar bahkan mengalami kesulitan mengakses kondisi masyarakat Myanmar terutama kondisi Rohingya. Jika demikian, imbuhnya, bagaimana bisa membangun solusi? “Akses bantuan saja tertutup, apalagi lainnya. Atas nama kemanusiaan, kondisi ini sudah memadai bagi PBB untuk mengirim Pasukan Perdamaian ke Myanmar,” ujarnya.